• Selasa, 26 September 2023

Disdag Kota Semarang akan Coret 260 Pedagang Johar Baru

- Rabu, 31 Mei 2023 | 11:19 WIB
Plt Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto (Semarangkota.go.id)
Plt Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto (Semarangkota.go.id)


BABAD.ID - Sebanyak 260 pedagang yang masih terdaftar sebagai pedagang Kawasan Johar Baru, akan dicoret Dinas Perdagangan (Diadag) Kota Semarang, sebab masih menetap di eks Relokasi Johar Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). 
 

Plt Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto, mengaku sudah memberikan peringatan kepada 260 pedagang. Yang masih menetap di eks Relokasi Johar MAJT, pertengahan April lalu. 

Fajar menjelaskan, setelah mendapat waktu 7x24 jam, para pedagang ini tidak memberi jawaban dan tidak melakukan klarifikasi kepada pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang. 

"Nggak ada klarifikasi setelah surat peringatan kita berikan 7x24 jam. Kita berikan tindakan tegas, SIPD mereka kita cabut dan tidak terdaftar lagi sebagai pedagang di Johar Baru," katanya, Selasa, (30/5/23).

Baca Juga: DPRD Kota Semarang: Fasilitas Pembelajaran Belum Maksimal 

Karena sudah tidak lagi terdaftar, Fajar mengatakan Dinas Perdagangan Kota Semarang menawarkan lapak yang kosong untuk pedagang lain.  

Selain itu pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, untuk mengisi lapak yang kosong.  

"Kita koordinasi dengan Dinkop, ada 700 pelaku usaha yang siap mengisi lapak pedagang yang kami coret," paparnya.

Menurut informasi yang di himpun saat ini ada 715 pedagang yang menetap di eks Relokasi MAJT. Menurut dia, data tersebut adalah pedagang yang baru masuk ke kawasan yang rencananya akan dibuat pasar induk.

Baca Juga: Harga Telur Naik, Ini yang Dilakukan Pemkot Semarang

"Itu termasuk pedagang baru dari luar kota, yang terdata kita dan masih disana namun sudah kita coret ada 260 pedagang," tegasnya. 

Terkait rencana pihak MAJT yang ingin mendirikan pasar induk, menurut dia tidak masalah asalkan sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk dari sisi perijinan.

"Monggo kalau mau mendirikan pasar induk, yang jelas izinnya ke Kemendag," pungkasnya. 

Editor: Praditya Wibisono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X