Sultan Agung Episode 6: Menghancurkan Dualisme: Runtuhnya Peran Politik Kaum Santri (1625–1635)

Ilustrasi Sultan Agung Hanyakrakusuma. (Generatif Whisk)

BABAD.ID | Stori Loka Jawa - Setelah penaklukan Surabaya pada tahun 1625, Susuhunan Agung Hanyakrakusuma (Sultan Agung) mencapai puncak kekuasaan teritorial di Jawa. Namun, supremasi militer belum sempurna tanpa supremasi spiritual dan politik tunggal. Selama ini, otoritas kekeratonan Mataram selalu berhadapan dengan otoritas kewalian di pesisir, terutama yang berpusat di Giri.

Fase ini menandai upaya sistematis Sultan Agung untuk mengakhiri dualisme kekuasaan ini, mengukuhkan dirinya sebagai Ratu-Dewa di ranah sipil dan Sayidin Panatagama di ranah agama, sekaligus menghancurkan peran politik kaum santri yang mengancam kedaulatan Mataram.

Menjinakkan Pangeran Pekik: Ahli Hukum di Tempat Keramat

Salah satu indikasi paling jelas dari kebijakan penjinakan ini terlihat dalam perlakuan Mataram terhadap tokoh-tokoh kunci dari persekutuan Surabaya yang baru saja takluk.

Ketika Surabaya menyerah pada tahun 1625, mereka mengirimkan seorang tokoh yang sangat terhormat, Pangeran Pekik, kepada Susuhunan sebagai tanda takluk. Pangeran Pekik adalah keturunan dari Sunan Ampel dan dikenal sebagai seorang fakih, atau ahli hukum Islam.

Meskipun memiliki legitimasi keagamaan yang kuat, Pangeran Pekik tidak diizinkan menduduki posisi politik sentral. Sebaliknya, Susuhunan memerintahkan Pangeran Pekik untuk tinggal di luar wilayah Surabaya, yaitu di Ampel. Ampel adalah tempat yang dianggap keramat (tempat kediaman keturunan wali). Namun, ia harus tinggal di tempat yang sunyi (tempat sunyi) dan bersemadi atau bertapa, dipisahkan dari pusat hiruk pikuk politik.

Perintah ini adalah strategi cerdas Mataram: memanfaatkan legitimasi agama Pangeran Pekik (sebagai keturunan wali yang suci) untuk mengontrol wilayah pesisir, sambil secara efektif menghapuskan peran politiknya. Ia didorong untuk mengurus aspek keagamaan di Ampel, bukan urusan kenegaraan di Surabaya.

Kasus Pangeran Puger: Mengubah Pangeran Pemberontak Menjadi Santri

Jauh sebelum penaklukan Surabaya, Sultan Agung juga telah menunjukkan cara menangani ancaman internal yang memiliki potensi legitimasi keagamaan: Pangeran Puger, kakak Sultan Agung.

Pangeran Puger menolak tawaran Raja untuk menjadi Bupati Demak karena ia merasa malu tidak memiliki daerah kekuasaan sendiri. Pemberontakannya berakhir dengan kekalahan Puger di Tambak Uwos dan ia ditangkap.

Setelah diampuni, Raja memerintahkan Puger untuk menetap di Kudus “untuk menetap di sebuah candi sebagai santri”. Ia kemudian berada di bawah pengawasan bupati setempat (Serat Kandha, hlm. 685). Perintah untuk tinggal di tempat suci sebagai ‘santri’ bagi seorang pangeran yang berpotensi menjadi ancaman politik adalah paralel dengan taktik menjinakkan Pangeran Pekik, memastikan bahwa gairah politiknya diganti dengan fokus pada kehidupan spiritual.

Runtuhnya Giri dan Jatuhnya Otoritas Kaum Santri (1635)

Pusat kekuatan spiritual dan politik kaum santri yang paling signifikan di Jawa Timur saat itu adalah Giri. Pada tahun 1616, bupati-bupati daerah timur yang membentuk persekutuan di Surabaya bahkan memutuskan untuk meminta restu kepada pemimpin Giri sebelum menyerang Mataram, meskipun pimpinan Giri pada akhirnya menolak memberikan petunjuk.

Kekuatan Giri dan keraton Mataram merupakan dua kutub otoritas yang tidak dapat berdampingan. Keberhasilan Sultan Agung menundukkan Giri menjadi prasyarat untuk mendirikan kekuasaan terpusat.

Meskipun sumber-sumber yang tersedia tidak secara rinci menjelaskan kampanye militer penaklukan Giri oleh Sultan Agung, ada petunjuk tegas mengenai runtuhnya hegemoni Giri tak lama setelah Mataram menguasai Surabaya.

Orang-orang Belanda pada tahun 1625–1626 mulai berpendapat bahwa tidak lama lagi Raja ulama Giri akan kehilangan seluruh pengikutnya. Hal ini mencerminkan keberhasilan politik Mataram dalam mengikis otoritas Giri secara bertahap, yang diakhiri dengan penaklukan yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 1635.

Dengan jatuhnya Giri, peran politik kaum santri di pesisir secara efektif runtuh. Sultan Agung berhasil menegaskan bahwa otoritas tertinggi, baik agama (sebagai Sayidin Panatagama) maupun politik (Susuhunan), berpusat sepenuhnya di Keraton Mataram.

Proyek Selanjutnya: Memperhatikan Jawa Barat

Setelah konsolidasi Jawa Timur selesai, Mataram mulai mengalihkan perhatiannya ke Jawa Barat. Meskipun ada kabar pada tahun 1625 bahwa Susuhunan merencanakan sesuatu terhadap Blambangan, rencana tersebut tampaknya tidak terwujud.

Fokus Mataram beralih ke Kerajaan Banten. Mataram memerintahkan Raja Tua Cirebon dan Tumenggung Tegal untuk menjadikan Banten sebagai "anak buah" Mataram. Namun, Banten menolak untuk memihak Mataram, baik melalui jalan damai maupun perang, sehingga Susuhunan berusaha menaklukkan Banten sekali lagi dengan bantuan Batavia (VOC).***